TIMES BALIKPAPAN, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan Banda Neira di Maluku sebagai kawasan percontohan untuk mengintegrasikan konservasi laut, arkeologi, dan budaya maritim. Inisiatif ini merupakan bagian dari program Laut untuk Kesejahteraan (Lautra) yang bertujuan menciptakan laboratorium ekonomi pesisir yang seimbang.

“Program Lautra menempatkan Banda Neira sebagai kawasan prioritas karena memiliki kekayaan ekosistem laut sekaligus nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Kami ingin membangun model pengelolaan laut yang tidak hanya lestari, tetapi juga mensejahterakan," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Program Lautra mencakup 11 provinsi dengan total area 8,3 juta hektare. Di Banda Neira, KKP dan mitra akademik fokus pada lima pilar pengembangan:

• Diversifikasi ekowisata bertema sejarah dan bahari.

• Pembentukan koperasi wisata maritim.

• Pembangunan infrastruktur ekonomi lokal (dermaga wisata, museum).

• Pelatihan masyarakat sebagai pemandu wisata budaya bersertifikat.

Pendanaan program dilakukan melalui skema hibah, mulai dari micro grant Rp150 juta hingga matching grant Rp1,25 miliar. "Kami ingin memastikan ekonomi tumbuh tanpa merusak laut," ujar Direktur Jasa Bahari KKP, Enggar Sadtopo.

Rektor Universitas Banda Neira, Muhammad Farid, menyebut Banda Neira sebagai "laboratorium hidup" pembangunan berkelanjutan. Sementara pakar dari IPB University, Kastana Sapanli, menekankan potensinya untuk pengembangan eco-diving dan heritage spice tourism, mengingat sejarahnya sebagai pusat rempah-rempah dunia. (*)