TIMES BALIKPAPAN, MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang (Pemkab Malang) memberikan atensi menyusul temuan maraknya beras oplosan di pasaran yang meresahkan masyarakat. 

Beberapa hal menjadi perhatian pihak-pihak terkait, agar kejadian beras oplosan tidak meluas dan berdampak kerugian lebih besar bagi konsumen. 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi menyatakan, beras oplosan dilakukan oknum pengecer beras, agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Menurutnya, beras sejatinya semua murni, dimana beras murni awalnya dari penggilingan (RMU). 

"Untuk mengantisipasi maraknya beras oplosan, kami masih koordinasi dengan Satgas Pangan," kata Mahila Surya, kemarin. 

Terpisah, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, Avicenna Medisca S.P. mengungkapkan, selain harus punya izin edar, beras yang dijual di pasaran secara kualitas harus sama dengan yang tertera dalam kemasan. 

Adanya beras oplosan yang dijual, menurutnya lebih banyak merugikan masyarakat konsumen atau pembeli. Karena, dari sisi petani atau produsen, beras yang akan dijual sesuai adanya dari hasil penggilingan gabah kering. 

"Dari petani itu beras murni dari gabah kering, apakah kualitasnya premium atau medium. Memang ada petani yang juga melakukan penggilingan sendiri," terang Avicenna. 

Meski tidak langsung terlibat di aktivitas penjualan atau pemasaran, lanjut Avi, pihaknya tetap mengupayakan agar beras dari sebelum dijual kualitasnya bagus. 

"Kami berikan pembinaan dan pendampingan pada petani padi. Selain cara panen yang benar, saat penggilingan gabah juga harus dijaga kualitasnya. Jangan sampai kadar air gabah masih ada," tandasnya. 

Secara khusus, kata Avicenna, kualitas beras murni bisa dikenali mulai dari bentuk dan penampakannya. Diataranya, bisa dilihat dari beras kepala (beras utuh) dan kebersihannya. 

"Beras yang bagus juga tidak ada kutu dan berdedak (mengandung tepung)," pungkasnya. 

Sebelumnya, Kementerian Pertanian RI (Kementan RI) mengungkapkan bahwa beras oplosan banyak ditemukan dan  memicu kekhawatiran masyarakat luas. 

Praktik pengoplosan ini, dilakukan dengan mengemas ulang beras curah biasa dan menjualnya sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, praktik mengoplos beras ini mengakibatkan kerugian masyarakat, yang diperkirakan mencapai Rp99 triliun per tahun.

Pihak Bareskrim Polri melalui Satgas Pangan masih terus mengusut kasus beras oplosan tersebut. Beberapa merek beras diduga oplosan, masih ditemukan dijual bebas di ritel moderen. 

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa 85,56 persen beras premium tidak sesuai mutu, 59,78 persen dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) dan 21 persen tidak sesuai berat kemasan. (*)